Demo Buruh Menolak Kenaikan Harga BBM di Awal Tahun 2012

Di awal tahun 2012 pemeritahan Indonesia mengalami gocangan perekonomian dari sisi harga minyak dunia yang selalu meningkat secara terus menerus. Hal ini membuat para dewan perwakilan rakyat di DPR melakukan sidang paripurna untuk menyingkapi kenaikan harga minyak dunia.

Isu kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) sebelum sidang paripurna pun terdengar oleh kalangan masyarakat Indonesia. Hal ini membuat para aktifis dan mahasiswa mengecam kenaikan harga BBM, karena kenaikannya dapat mengsengsarakan rakyat kecil. Kerusuhan pun tak terhidari antara mahasiswa dengan aparat hukum.

Jumat 30 april 2012 para ratusan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) dan Federasi Serikat Pekerja Logam Elektronik Mesin (LEM)  tumpah ruang di Bundaran Hotel Indonesia (HI) untuk melakukan demonstrasi menolak rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Hal ini menimbulkan suatu kemacetan total di kawasan tersebut. Selain itu juga terjadinya ketegangan antara mahasiswa dan aparat di jalan salemba raya yang mengakibatkan 1 unit mobil armada aparat terbakar oleh aksi kebrutalan mahasiswa.

Aksi kebrutalan mahasiswa tersebut merupakan bentuk dari kekecewaan pemerintah yang tidak melihat kondisi kehidupan masyarakat menengah kebawah saat ini. Akan tetapi sangat di sayangkan tindakan kebrutalan mahasiswa tersebut, karena hali ini merusak citra mahasiswa sebagai masyarakat yang berintelektual.

Sebaiknya pemerintah itu menyadari bahwa sebelum membuat wancana untuk menaikan harga BBM, pemerintah harusnya mencari alternatif lain untuk memanfaatkan sumber daya alam yang kita miliki. Karena sebagian besar perekonomian masyarakat Indonesia adalah menegah kebawah, hal ini membuat kesensitifan masyarakat yang nantinya dapat menimbulkan suatu kerusahan.  

REFERENSI :

http://infoterfavorit.blogspot.com/2012/03/kenaikan-harga-bbm-dan-aksi-demonstrasi.html

http://news.detik.com/read/2012/03/30/151440/1881229/10/ribuan-orang-dari-fui-di-hi-long-march-ke-istana

http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/12/03/30/m1olx8-ratusan-buruh-demo-padati-bundaran-hi

http://www.merdeka.com/peristiwa/demo-kenaikan-bbm-di-jakarta-ditanggapi-beragam.html

Prosedur Pendaftaran Hak Paten

Mengingat akan pentingnya hasil dari inovasi yang diperoleh melalui tenaga, pikiran, waktu dan tidak sedikit biaya yang dikeluarkan untuk sebuah penemuan atau perkembangan teknologi melalui inovasi, maka diperlukan perlindungan atas hak dari kekayaan intelektual yang disebut Paten, dan berdasarkan Undang-Undang Paten Nomor 14 Tahun 2001 serta ketentuan dari Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI, maka akan dijelaskan secara singkat mengenai Prosedur Pendaftaran Paten yang dapat dilakukan oleh para masyarakat atau pihak-pihak yang akan mempatenkan hasil penemuan atau inovasinya sebagai hak dari mereka sendiri. berikut penjelasan singkat:

Menurut UU Nomor 14 Tahun 2001, Paten berarti Hak Eksklusif yang diberikan negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Dalam masalah paten, ada ketentuan bahwa pemegang paten wajib melaksanakan patennya di wilayah Indonesia. Itu artinya, ia mesti memproduksi patennya di Indonesia, mulai dari investasi, penyerapan tenaga kerja, hingga masalah transfer teknologi.

Untuk prosedur paten di dalam negeri disebutkan, bahwa :
1.    Pemohon paten harus memenuhi segala persyaratan.
2.    Dirjen HAKI akan mengumumkannya 18 (delapan belas) bulan setelah tanggal penerimaan permohonan paten.
3.    Pengumuman berlangsung selama 6 (enam) bulan untuk mengetahui apakah ada keberatan atau tidak dari masyarakat.
4.    Jika tahap pengumuman ini terlewati dan permohonan paten diterima, maka pemohon paten berhak mendapatkan hak patennya untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun sejak terjadi filling date.

Adapun prosedur pendaftaran yang diberlakukan oleh Dirjen HAKI adalah sebagai berikut :
1.    Permohonan Paten diajukan dengan cara mengisi formulir yang telah disediakan, dalam Bahasa Indonesia yang kemudian diketik rangkap 4 (empat).
2.    Dalam proses pendaftaran paten ini, pemohon juga wajib melampirkan hal-hal sebagai berikut :
a.    Surat Kuasa Khusus, apabila permohonan pendaftaran paten diajukan melalui konsultan Paten terdaftar selaku kuasa;
b.    Surat pengalihan hak, apabila permohonan diajukan oleh pihak lain yang bukan penemu;
c.    Deskripsi, klaim, abstrak serta gambar (apabila ada) masing-masing rangkap 3 (tiga);
d.    Bukti Prioritas asli, dan terjemahan halaman depan dalam bahasa Indonesia rangkap 4 (empat) (apabila diajukan dengan Hak Prioritas);
e.    Terjemahan uraian penemuan dalam bahasa Inggris, apabila penemuan tersebut aslinya dalam bahasa asing selain bahasa Inggris, dibuat dalam rangkap 2 (dua);
f.    Bukti pembayaran biaya permohonan Paten sebesar Rp. 575.000,- (lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah); dan
g.    Bukti pembayaran biaya permohonan Paten Sederhana sebesar Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) dan untuk pemeriksaan substantif Paten Sederhana sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
h.    Tambahan biaya setiap klaim, apabila lebih dari 10 (sepuluh) klaim: Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) per klaim.

3.    Penulisan deskripsi, klaim, abstrak dan gambar sebagaimana dimaksud diatas ditentukan sebagai berikut :
a.    Setiap lembar kertas hanya salah satu mukanya saja yang boleh dipergunakan untuk penulisan dan gambar;
b.    Deskripsi, klaim dan abstrak diketik dalam kertas HVS atau yang sejenis yang terpisah dengan ukuran A-4 (29,7 x 21 cm ) dengan berat minimum 80 gram dengan batas : dari pinggir atas 2 cm, dari pinggir bawah 2 cm, dari pinggir kiri 2,5 cm, dan dari pinggir kanan 2cm;
c.    Kertas A-4 tersebut harus berwarna putih, rata tidak mengkilat dan pemakaiannya dilakukan dengan menempatkan sisinya yang pendek di bagian atas dan bawah (kecuali dipergunakan untuk gambar);
d.    Setiap lembar deskripsi, klaim dan gambar diberi nomor urut angka Arab pada bagian tengah atas;
e.    Pada setiap lima baris pengetikan baris uraian dan klaim, harus diberi nomor baris dan setiap halaman baru merupakan permulaan (awal) nomor dan ditempatkan di sebelah kiri uraian atau klaim;
f.    Pengetikan harus dilakukan dengan menggunakan tinta (toner) warna hitam, dengan ukuran antar baris 1,5 spasi, dengan huruf tegak berukuran tinggi huruf minimum 0,21 cm;
g.    Tanda-tanda dengan garis, rumus kimia, dan tanda-tanda tertentu dapat ditulis dengan tangan atau dilukis;
h.    Gambar harus menggunakan tinta Cina hitam pada kertas gambar putih ukuran A-4 dengan berat minimum 100 gram yang tidak mengkilap dengan batas sebagai berikut : dari pinggir atas 2,5 cm, dari pinggir bawah 1 cm, dari pinggir kiri 2,5 cm, dan dari pinggir kanan 1 cm;
i.    Seluruh dokumen Paten yang diajukan harus dalam lembar-lembar kertas utuh, tidak boleh dalam keadaan tersobek, terlipat, rusak atau gambar yang ditempelkan;
j.    Setiap istilah yang dipergunakan dalam deskripsi, klaim, abstrak dan gambar harus konsisten antara satu dengan lainnya.

4.    Permohonan pemeriksaan substantif diajukan dengan cara mengisi formulir yang telah disediakan untuk itu dalam bahasa Indonesia dengan melampirkan bukti pembayaran biaya permohonan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

Dan berdasarkan penjelasan diatas, setelah terdaftarnya hak paten atas nama inventornya, maka menimbulkan hak dan kewajiban bagi pemegang paten, dan hak eksklusif yang akan diperoleh pemegang paten adalah hak untuk melaksanakan sendiri hak paten yang dimilikinya, memberikan hak lebih lanjut kepada orang lain dan hak untuk melarang orang lain untuk melaksanakan patennya tanpa adanya persetujuan dari pemegang paten.


REFERENSI :
http://www.tanyahukum.com/paten-merek-dan-hak-cipta/78/prosedur-pendaftaran-hak-paten/

Permohonan Pendaftaran Hak Paten

1.    Permohonan pendaftaran hak Paten dapat dilakukan sendiri atau melalui konsultan paten selaku kuasa.
2.    Pendaftaran hak paten di Indonesia menganut sistem “First-to-File”. Dalam sistem ini, hak atas suatu temuan diperoleh melalui pendaftaran. Terhadap suatu penemuan akan dilakukan pemeriksaan, bila terpenuhi maka akan diberi hak paten. Sistem ini disebut juga “sistem Ujian (examination system)” atau oleh Prof Sudargo Gautama disebut “sistem Konstitutif” (karena pendaftaran akan melahirkan atau membentuk Hak).
3.    Cara pemeriksaannya menggunakan Sistem Pemeriksaan-Ditunda (defered examination system). Dalam cara pemeriksaan ini terdapat dua tahap:
a.    Pemeriksaan syarat-syarat administratif;
b.    Pemeriksaan substantif.
4.    Pemberian hak paten dilakukan atas dasar permintaan. Permintaan dilakukan secara tertulis. Menyangkut penemuan yang akan dimintakan hak paten, dalam surat permintaan perlu dijelaskan mengenai spesifikasi bekerjanya penemuan baru tersebut. Selain itu, juga perlu dijelaskan klaim atas bagian apa dari spesifikasi tersebut yang hendak dimintakan paten.
5.    Secara abstrak, tahap-tahap pendaftaran adalah sebagai berikut:
a.    Permintaan secara tertulis.
b.    Pemeriksaan syarat-syarat administratif.
c.    Pengumuman kepada masyarakat tentang permintaan paten; bila ada keberatan terhadap permintaan ini.
d.    Pemeriksaan substansi.


Bila terpenuhi semua ketentuan, maka kantor paten memberikan secara resmi surat paten untuk penemuan terkait kepada orang yang mengajukan permintaan paten. Permohonan Paten hanya dapat dilakukan untuk satu invensi atau beberapa invensi yang merupakan satu kesatuan invensi. Permohonan tersebut diajukan dengan membayar biaya kepada Direktorat Jenderal. Dapat apabila diajukan oleh Pemohon yang bukan Inventor, maka Permohonan tersebut harus disertai pernyataan yang dilengkapi bukti yang cukup bahwa ia berhak atas invensi yang bersangkutan. Untuk lebih jelasnya mengenai prosedur pendaftaran Paten dijelaskan oleh kantor Ditjen Hak Kekayaan Intelektual sebagai berikut:

Prosedur Permohonan Pendaftaran Paten
(Berdasarkan Undang-undang Paten No. 14 Tahun 2001)
http://www.dgip.go.id/indonesia/paten/paten.htm

1.    Permohonan Paten diajukan dengan cara mengisi formulir yang disediakan untuk itu dalam bahasa Indonesia dan diketik rangkap 4 (empat).
2.    Pemohon wajib melampirkan:
a.    surat kuasa khusus, apabila permohonan diajukan melalui konsultan Paten terdaftar selaku kuasa;
b.    surat pengalihan hak, apabila permohonan diajukan oleh pihak lain yang bukan penemu;
c.    deskripsi, klaim, abstrak: masing-masing rangkap 3 (tiga);
d.    gambar, apabila ada : rangkap 3 (tiga);
e.    bukti prioritas asli, dan terjemahan halaman depan dalam bahasa Indonesia rangkap 4 (empat), apabila diajukan dengan hak prioritas.
f.    terjemahan uraian penemuan dalam bahasa Inggris, apabila penemuan tersebut aslinya dalam bahasa asing selain bahasa Inggris : rangkap 2 (dua);
g.    bukti pembayaran biaya permohonan Paten sebesar Rp. 575.000,- (lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah); dan
h.    bukti pembayaran biaya permohonan Paten Sederhana sebesar Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu) dan untuk pemeriksaan substantif Paten Sederhana sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
i.    tambahan biaya setiap klaim, apabila lebih dari 10 klaim:Rp. 40.000,- per klaim.

3.    Penulisan deskripsi, klaim, abstrak dan gambar sebagaimana dimaksud dalam butir 2 huruf c dan huruf d ditentukan sebagai berikut:
a.    setiap lembar kertas hanya salah satu mukanya saja yang boleh dipergunakan untuk penulisan dan gambar;
b.    deskripsi, klaim dan abstrak diketik dalam kertas HVS atau yang sejenis yang terpisah dengan ukuran A-4 (29,7 x 21 cm ) dengan berat minimum 80 gram dengan batas sebagai berikut:
- dari pinggir atas        : 2 cm
- dari pinggir bawah        : 2 cm
- dari pinggir kiri        : 2,5 cm
- dari pinggir kanan        : 2 cm
c.    kertas A-4 tersebut harus berwarna putih, rata tidak mengkilat dan pemakaiannya dilakukan dengan menempatkan sisinya yang pendek di bagian atas dan bawah (kecuali dipergunakan untuk gambar);
d.    setiap lembar deskripsi, klaim dan gambar diberi nomor urut angka Arab pada bagian tengah atas dan tidak pada batas sebagaimana yang dimaksud pada butir 3 huruf b (1);
e.    pada setiap lima baris pengetikan baris uraian dan klaim, harus diberi nomor baris dan setiap halaman baru merupakan permulaan (awal) nomor dan ditempatkan di sebelah kiri uraian atau klaim serta tidak pada batas sebagaimana yang dimaksud pada butir 3 huruf b (3);
f.    pengetikan harus dilakukan dengan menggunakan tinta (toner) warna hitam, dengan ukuran antar baris 1,5 spasi, dengan huruf tegak berukuran tinggi huruf minimum 0,21 cm;
g.    tanda-tanda dengan garis, rumus kimia, dan tanda-tanda tertentu dapat ditulis dengan tangan atau dilukis;
h.    gambar harus menggunakan tinta Cina hitam pada kertas gambar putih ukuran A-4 dengan berat minimum 100 gram yang tidak mengkilap dengan batas sebagai berikut:
- dari pinggir atas        : 2,5 cm
- dari pinggir bawah        : 1 cm
- dari pinggir kiri        : 2,5 cm
- dari pinggir kanan        : 1 cm
i.    seluruh dokumen Paten yang diajukan harus dalam lembar-lembar kertas utuh, tidak boleh dalam keadaan tersobek, terlipat, rusak atau gambar yang ditempelkan;
j.    setiap istilah yang dipergunakan dalam deskripsi, klaim, abstrak dan gambar harus konsisten satu sama lain.

Permohonan Pemeriksaan Substantif

Permohonan pemeriksaan substantif diajukan dengan cara mengisi formulir yang telah disediakan untuk itu dalam bahasa Indonesia dengan melampirkan bukti pembayaran biaya permohonan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

Pemeriksaan Substantif

Pemeriksaan Substantif dilakukan terhadap Permohonan yang tidak diumumkan. Terhadap Permohonan tersebut dilakukan pemeriksaan substantif setelah 6 (enam) bulan sejak tanggal penetapan Direktorat Jenderal mengenai tidak diumumkannya Permohonan yang bersangkutan.

Permohonan Pemeriksaan Substantif diajukan paling lama 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan. Pemeriksaan substantif dimulai pada saat jangka waktu pengumuman berakhir apabila permohonan substatif tersebut diajukan sebelum berakhirnya jangka waktu pengumuman atau pada tanggal diterimanya permohonan pemeriksan substantif tersebut.

Pemeriksaan Substantif dilaksanakan oleh Pemeriksa Pada Direktorat Jenderal yang berkedudukan sebagai pejabat fungsional yang diangkat dan diberhetikan oleh Menteri sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Apabila Pemeriksa melaporkan bahwa Invensi yang dimintakan Paten terdapat ketidakjelasan atau kekurangan yang dinilai penting, maka Direktorat Jenderal memberitahukan secara tertulis adanya ketidak jelasan atau kekurangan tersebut kepada Pemohon atau Kuasanya guna meminta tanggapan atau kelengkapan atas kekurangan tersebut.

Direktorat Jenderal memberikan keputusan untuk menyetujui atau menolak Permohonan:
a.    Paten; Paling lama 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya surat permohonan pemeriksaan substantif terhitung sejak berakhirnya jangka waktu pengumuman, apabila permohonan pemeriksaan itu diajukan sebelum berakhirnya jangka waktu pengumuman tersebut.
b.    Paten sederhana; paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak Tanggal Penerimaan.

Apabila berdasarkan pemeriksaan substantif invensi tersebut memenuhi persyaratan yang telah ditentukan maka Direktorat Jenderal memberikan Sertifikat Paten atau Sertifikat Paten Sederhana kepada Pemohon atau Kuasanya yang merupakan bukti atas hak paten tersebut.

Apabila berdasarkan Pemeriksaan substantif yang dilakukan oleh Pemeriksa menunjukkan bahwa invensi yang dimohonkan tidak memenuhi persyaratan maka Direktorat Jenderal menolak Permohonan tersebut dan memberitahukan penolakan tersebut secara tertulis kepada Pemohon atau Kuasanya dengan memberikan pertimbangan dan alasan atas penolakan permohonan tersebut.

 PERMOHONAN DENGAN HAK PRIORITAS

Permohonan dengan menggunakan hak prioritas sebagaimana diatur dalam Paris Convention For The Protection Of Industrial Property harus diajukan paling lama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan paten yang pertama kali diterima di negara manapun yang juga ikut serta dalam konvensi tersebut atau yang menjadi anggota Agreement Establishing The World Trade Organization. Permohonan dengan hak prioritas wajib dilengkapi dokumen prioritas yang disahkan oleh pejabat yang berwenang di negara yang bersangkutan paling lama 16 (enam belas) bulan terhitung sejak tanggal prioritas. Direktorat Jenderal meminta agar permohonan yang diajukan dilengkapi dengan :
a.    Salinan sah surat-surat yang berkaitan dengan hasil pemeriksaan substantif yang dilakukan terhadap Permohonan Paten yang pertama kali di luar negeri;
b.    Salinan sah dokumen Paten yang telah diberikan sehubungan dengan permohonan Paten yang pertama kali di luar negeri;
c.    Salinan sah keputusan mengenai penolakan atas permohonan Paten yang pertama kali di luar negeri;
d.    Salinan sah keputusan pembatalan Paten yag bersangkutan yang pernah dikeluarkan di luar negari bilamana paten tersebut pernah dibatalkan;
e.    Dokumen lain yang diperlukan untuk mempermudah penilaian bahwa Invensi yang dimintakan Paten memang merupakan Invensi baru dan benar-benar mengandung langkah inventif serta dapat diterapkan dalam industri.

Tanggal Penerimaan Permohonan adalah tanggal Direktorat Jenderal menerima Surat Permohonan yang telah memenuhi ketentuan yang disebutkan di atas. Tanggal Penerimaan tersebut dicatat oleh Direktorat Jenderal. Atau apabila ada kekurangan pada persyaratan maka tanggal penerimaan adalah tanggal diterimanya seluruh persyaratan minimum oleh Direktur Jenderal.

Apabila ada persyaratan yang belum lengkap maka Direktorat Jenderal meminta agar kelengkapan tersebut dipenuhi paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal pengiriman permintaan pemenuhan seluruh persyaratan tersebut oleh Direktorat Jenderal, dan dapat duperpanjang paling lama 2 (dua) bulan atas permintaan pemohon, dan dapat diperpanjang 1 (satu) bulan dengan ketentuan bahwa Pemohon dikenakan biaya.

Pengumuman Paten

Direktorat Jenderal akan mengeluarkan pengumuman Paten apabila permohonan sudah memenuhi semua syarat dan ketentuan :
a.    Dalam hal Paten, segera setelah 18 (delapan belas) bulan sejak Tanggal Penerimaan atau segera setelah 18 (delapan belas) bulan sejak tanggal prioritas apabila Permohonan diajukan dengan Hak Prioritas; atau
b.    Dalam hal Paten Sederhana, segera setelah 3 (tiga) bulan sejak tanggal penerimaan.


Pengumuman dilakukan dengan cara :

a.     menempatkannya dalam Berita Resmi Paten yang diterbitkan secara berkala oleh Direktorat Jenderal; dan/atau
b.    menempatkannya pada sarana khusus yang disediakan oleh Direktorat Jenderal yang dengan mudah serta jelas dapat dilihat oleh masyarakat.

Pengumuman dilaksanakan selama :

a.    6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal diumumkannya Permohonan Paten;
b.    3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diumumkannya Permohonan Paten sederhana.

Dengan mencantumkan:

a.    nama dan kewargaegaraan Inventor;
b.    nama dan alamat lengkap Pemohon dan Kuasa apabila permohonan diajukan melalui Kuasa;
c.    judul Invensi;
d.    tanggal Penerimaan, dalam hal Permohonan diajukan dengan Hak Prioritas, tanggal prioritas, nomor, dan negara tempat Permohonan yang pertama kali diajukan;
e.    abstrak;
f.    klasifikasi invensi;
g.    gambar,jika ada;
h.    nomor pengumuman; dan
i.    nomor Permohonan.


Permohonan Banding

Permohonan Banding diajukan tertulis oleh Pemohon atau Kuasanya kepada Komisi Banding Paten dengan mengemukakan secara lengkap keberatan serta alasannya tehadap penolakan Permohonan sebagai hasil dari pemeriksaan substantif.
a.    Dilaksanakan paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan penolakan permohonan.
b.    Banding dperiksa oleh Komisi Bading paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal penerimaan banding.
c.    Keputusan Komisi Banding ditetapkan paling lama 9 (sembilan) bulan terhitung dari satu bulan sejak tanggal penerimaan permohonan banding.


REFERENSI :
http://theofransuslitaay.i8.com/materi_haki/mod6/materi.html

Tujuan Hukum Industri

Hukum industri merupakan bagian dari pengatuan dan pengolahan perekonomian di Indonesia, yang mana untuk meningkatkan kemakmuran masyarakat. Pengolahannya itu sendiri yaitu membentuk kelompok industri sebagai bagian utama dari perindustrian yang terbagi dalam tiga kelompok yakni industri kecil, industri madia dan industri besar.

Pengaturan hukum industri ini selain menigkatkan perekonomian tetapi juga untuk mencegah kecurang dari pihak-pihak kelompok industri yang dapat merugikan masyarakat dan lingkungan sekitar. Seperti halnya illegal logging, pembuangan limbah zat beracun, rekayasa pengolahan pangan, dll sebagainya.

Selain itu dalam undang-undang No. 5 pasal 3 tahun 1984 menjelaskan mengenai tujuan dari pembangunan industri yakni :
1.    Meningkatkan kemakmuran rakyat
2.    Meningkatkan pertumbuhan ekonomi sehingga adanya keseimbangan dalam masyarakat yakni dalam hal ekonomi.
3.    Dengan miningkatnmya pertumbuhan ekonomi diharapkan dapat pula menciptakan kemampuan dan penguasaan terhadap tehnologi yang tepat guna.
4.    Dengan meningkatnya kemampuan dari lapisan masyarakat sehingga peran aktif tehadap pembangunan industri juga semakin meningkat.
5.    Dengan semakin meningkatnya pembnagunan industri diharapkan dapat memperluas lapangan kerja
6.    Selain meningkatnya lapangan kerja dengan adanya pembangunan industri dapat pula meningkatkan penerimaan devisa .
7.    Selain itu pembangunan dan pengembangan industri merupakan sebagai penunjang pembangunan daerah.
8.    Dengan semakin meningkatnya pembangunan daerah pada setiap propinsi di harapkan stabilitas nasional akan terwujud.

Sumber :
http://bengkuluutara.wordpress.com/tag/hukum-industri/
http://maspurba.wordpress.com/hukum-industri/

Adab Penulisan Di Internet

Menulis pada era saat ini sudah menjadi hal yang lumrah, dimana lewat suatu tulisan seseorang dapat mengekspresikan dirinya dari hal-hal yang tak mampu di ungkapkan. Selain itu tulisan juga dapat memberikan informasi baik suatu artikel education, social, budaya, dll. Ini yang membuat tulisan selalu terposting di suatu media agar banyak orang yang dapat mengetahuinya. 

Hal-hal yang perlu dicermati dalam menulis di suatu media masa atau internet adalah “Etika Penulisan”.  Dimana sang penulis sebaiknya dalam mempublikasikan tulisannya tidak mengandung unsur SARA, tidak berbau pornografi, tidak melanggar hak cipta, menggunakan inisial agar tidak mencemarkan nama baik seseorang yang bersangkutan, pencantuman sumber tulisan, dan hal-hal yang tidak dapat merugikan orang lain.

Selain itu terdapat juga suatu undang-undang yang telah di atur di Indonesia mengenai informasi dan transaksi elektronis yang telah disyahkan pada tahun 2008. Pada UU ITE perbuatan yang dilarang menyangkut isi tulisan pada BAB VII pasal 27 ayat satu sampai empat dan pasal 28 ayat satu dan dua.

Pasal 27

(1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/ataumembuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.

(2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/ataumembuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatanperjudian.

(3) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/ataumembuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatanpenghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

(4) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/ataumembuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatanpemerasan dan/atau pengancaman.

Pasal 28

(1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.

(2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

Berikut ini ketentuan pidananya pada BAB XI Pasal 45 ayat 1 dan 2

Pasal 45

(1) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

(2) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).


Pembuktian bahwa seseorang melakukan perbuatan terlarang tersebut harus melalui proses pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan. Misalkan seseorang mengirimkan email berupa ancaman harus dibuktikan apakah email tersebut diakses oleh pemiliknya atau orang lain telah membobol email tersebut. Penyidikan tersebut harus memperhatikan integritas data dan prosedur standar internasional untuk penyidikan kasus yang melibatkan bukti elektronis.

Selain itu prasarana pendukung pelaksanaan undang-undangan informasi transaksi elektronis seharusnya disiapkan secara maksimal. Sebagai contoh persiapan untuk mengetahui keaslihan bukti digital yang tentu melibatkan bidang digital forensics. Prinsip dasar dalam digital forensics seperti persiapan investigator, pengumpulan data atau bukti, meneliti dan mencermati bukti, menganalis dan melaporkan hasil investigasi harus memenuhi suatu standar yang menjamin proses tersebut valid. Jadi dari semua aspek, orang, alat, metode dan prosedur harus sesuai aturan.

Sebaiknya dalam menulis suatu tulisan di media masa perlunya memikirkan kembali dampak-dampak dari isi tulisan tersebut. Sehingga dari hasil tulisan yang dibuat tidak akan merugikan orang lain dan serta tidak akan berurusan oleh hukum. Tulisan yang dimuat pada media yang tidak dalam kendali misalkan maling list tidak akan bisa dihapus tanpa bantuan administrator. Demikian juga tulisan di blog yang akhirnya menyebar karena dicopy oleh banyak pihak. Untuk itu dalam menulis haruslah dipikirkan tujuan yang hendak dicapai dari tulisan tersebut.

Sumber :
http://yanuartotw.wordpress.com/2009/11/03/etika-menulis-di-internet/
http://dhidik.wordpress.com/2009/06/04/etika-menulis-di-internet/